Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan dan Papua.

Pembangunan ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah atau membuka akses daerah terisolir.

Selain itu, sebagai pemerataan hasil-hasil pembangunan di luar Pulau Jawa.

“Pada tahun 2023, pembangunan jalan perbatasan masih terus berjalan dengan target 3.770 kilometer hingga akhir tahun 2024,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui keterangan resmi, Sabtu, 18 Februari 2023.

Basuki menilai jaringan jalan perbatasan sebagai infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI.

Fungsinya sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Kementeriannya menargetkan konstruksi jalan perbatasan adalah perkerasan aspal sepanjang 1.717 km, agregat 1.000 km, tanah 434 km.

Sehingga kemungkinan masih menyisakan 198 km berupa hutan.

Basuki mengatakan pekerjaan pengaspalan diprioritaskan pada area yang sudah ada permukiman atau padat penduduk serta terdapat fasilitas umum, seperti puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan.

“Sementara, penggunaan lapisan agregat digunakan pada area yang masih butuh peningkatan lalu lintas hariannya,” kata dia.

Di Pulau Kalimantan, jalan perbatasan membentang dari Kalimantan Timur sepanjang 2.084 km, Kalimantan Utara sepanjang 970 km, dan Kalimantan Barat sepanjang 813 km.

Sementara di Papua, pemerintah memprogramkan pembangunan jalan paralal perbatasan dengan Papua Nugini sepanjang 1.098 km.

Rinciannya, ruas Jayapura-Yeti sepanjang 127 km, Yeti-Oksibil sepanjang 302 km, dan Oksibil-Merauke 668 km.

Selanjutnya: lelang pembangunan ruas Jayapura-Wamena sepanjang 50 kilometer